Budaya Politik Politik Budaya
Penulis: Ismail Rasulong Category: Politik Publisher: Yayasan Jappi Telah Terbit: 17 Mei 2024 ISBN: dalam prosesBudaya Politik Politik Budaya (Filosofis, Sosiologis dan Empiris)
Prakata :
H. Ajiep Padindang
Tim Penulis :
Ismail Rasulong
Sudirman
Abdul Talib Mustafa
Idwar Anwar
Jamal Andi
Jumlah Halaman : 258 halaman
Harga Buku : Rp. 129.000,-
Pesan Sekarang : https://www.tokopedia.com/lookbooks
*****
Budaya Politik Politik Budaya sebagai judul Buku, dibahas dari aspek Filosofis, Sosiologis dan Empiris yang diawali dari Dinamika Politik Nusantara yang lahir dari proses pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia ( NKRI) yang sesungguhnya merupakan penyatuan wilayah, masyarakat dan pemerintahan kerajaan-kerajaan. Seperti apa Budaya Politik yang tumbuh berkembang mulai dari kebangkitan kesadaran berbangsa, tanggal 20 Mei 1908, kemudian mencapai puncaknya saat Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 agustus 1945 dan dilanjutkan pengesahan Undang-Undang Dasar pada tanggal 18 agustus 1945. Siklus politik berjalan mencapai titik balik dari misi Reformasi yakni, Pemilu 2024 yang banyak disebut Pemilu tak berbudaya.
Transformasi Budaya dari pemerintahan sistem kerajaan yang menganut politik dinasti, berlanjut hingga Orde Baru, walau sesungguhnya sudah terjadi sistem pemerintahan baru – yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) disertai perubahan sosial, tapi hasilnya memunculkan pula elit politik baru pendekatan Politik Klan yang untuk atas nama stabilitas dan ketahanan negara mampu membangun sistem demokrasi yang kuat, sehingga dapat melaksanakan Pemilu dari masa kemasa secara teratur, tiap 5 (lima) tahun sekali. Pemilu yang dikenal tidak demokratis, melahirkan kepemimpinan negara yang otoriter tetapi dapat menciptakan kehidupan sosial politik masyarakat yang aman dan tenang. Kuncinya karena Pemerintah dan Parlemen ( MPR, DPR dan DPRD), terjadi relasi politik yang kuat dibingkai oleh azas tunggal Pancasila.
Pemilihan Umum, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Kepala Daerah hingga Kepala Desa yang dilaksanakan secara langsung, membuat masyarakat larut dalam pesta demokrasi yang dimainkan oleh Politik KLAN. Tak heran jika Etika Kehidupan Berbangsa, tak lagi menjadi pedoman walau sudah ditetapkan melalui TAP MPR RI No.6 Tahun 2001. Jejaring Politik Klan yang titik sumbunya ada di Istana Negara, memainkan Budaya Patriarki, Pragmatis, Matrialisme dan Hedonisme untuk mempertahankan kekuasaan dan penguasaan sumber daya alam Indonesia.
Oleh karenanya, Anggota DPD RI Dr.H.Ajiep Padindang, SE,MM; terus berjuang melalui DPD RI, periode 2014-2019 hingga periode 2019 – 2024, terus menuntut perubahan sistem politik, penataan kewenangan Lembaga Negara, hubungan pemerintah pusat dan daerah termasuk Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggungjawab. Harus ada Gerakan Politik Kebudayaan untuk mendorong terjadinya Budaya Politik dan Politik Berbudaya Pancasila yang murni sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945. (Jiep.)
Kembali